Sistem Politik di Indonesia

Tulisan Bulan Juli

Sejarah Sistem Politik di Indonesia

     Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.

     Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan

     Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik diukur dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional. Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional.

     Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).

Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :

1.      Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.

2.      Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

3.      Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.

4.      Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.

5.      Kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang.

Sumber : http://zahro1504.blogspot.com/2011/04/sistem-politik-indonesia.html

Kebijaksanaan Pemerintah

Tugas Softskill Bulan Juli
Mingggu Ke-12

KEBIJAKSANAAN FISKAL

       

   Kebijaksanaan fiskal adalah suatu tindakan pemerintah didalam mengatur perekonomian melalui anggaran belanja negara, dan biasanya dikaitkan dengan masalah perpajakan.

          Kebijaksanaan fiskal dapat dibedakan dari beberapa segi.

1.   Dari segi cara pembayarannya

     Sistem pembyaran pajak langsung

       Sistem pembayaran pajak tidak langsung

2.   Dari besar kecilnya pajak yang harus dikeluarkan

        Pajak regresif

      Pajak sebanding

        Pajak progresif

3.   Dari sisi tujuan ditetapkannya

        Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah yang cukup potensial.

        Pajak sebagai alat pengendali tingkat pengeluaran masyarakat

       Pajak sebagai alat untuk lebih meratakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat

Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter di Sektor Luar Negeri

Dalam sektor luar negeri, kebijaksanaan fiskal dan moneter  dikombinasi menjadi : Kebijaksanaan menekan pengeluaran dan Kebijaksanaan memindah pengeluaran.

1. Kebijaksanaan menekan pengeluaran, dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia.
2. Kebijaksanaan memindah pengeluaran, pengeluaran para pelaku ekonomi tidak berkurang hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekonomian.

Sumber : http://firyalekaagustya.blogspot.com/2012/06/kebijaksanaan-pemerintah.html

              

   http://al-novi.blogspot.com/2012/05/kebijakan-pemerintah.html

Kebijaksanaan Pemerintah

Tugas SoftskillBulan Juli

Minggu ke - 11

Kebijakan selama periode tahun 1966-1969

Kebijakan pemerintah pada masa ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan semua sektor dari unsur-unsur peninggalan pemerintah orde lama, terutama dari paham komunis.

  Periode pelita I

Kibijakan pada periode pertama ini dimulai dengan:

·        Peraturan pemerintah No.16 Tahun 1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang ekspor dan impor

·        Peraturan Agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dollar.

  Periode pelita III

Periode di warnai dengan devisitnya neraca perdagangan Indonesia, yang disebabkan karena diterapkannya tindakan proteksi dan kuota oleh negara-negarapasaran komoditi ekspor Indonesia. Adapun kebijaksanaan pemerintah yang sempat dikeluarkan dalam periode ini:

·        Paket januari 1982, yang berisi mengenai tata cara pelaksanaan ekspor impor, dan lalu lintas devisa.

·        Paket kebijakan imbal beli, yang dikeluarkan untuk menunjang paket januari di atas.

·        Kebijaksanaan devaluasi, yakni menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dollar.

 Periode pelita IV

Beberapa kebijaksanaan pemerintah yang lahir dalam periode ini adalah :

·        Kebijakan INPRES No.4 Tahun 1985, kebijakan ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk meningkatkan ekspor non-migas.

·        Paket kebijaksanaan 6 mei 1986, yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mendorong sektor swasta di bidang ekspor maupun di bidang penanaman modal.

·        Paket devaluasi 1986, tindakan ini di tempuh karena jatuhnya harga minyak di pasaran dunia yang mengakibatkan penerimaan pemerintah turun.

·        Paket kebijakan 25 oktober 1986, yang merupakan deregulasi di bidang perdagangan, moneter dan penanaman modal.

·        Paket kebijaksanaan 15 januari 1987, dengan melakukan peningkatan efisiensi, inivasi, dan produktivitas beberapa sektor industri dalam rangka meningkatkan ekspor non migas.

·        Paket kebijaksanaan 24 desember 1987, dengan melakukan restrukturisasi dalam bidang ekonomi, terutama untuk memperlancar perizinan.

·        Paket 27 oktober 1988,  yakni kebijaksanaan perizinan untuk menggairahkan pasar modal dan untuk menghimpun dana masyarakat guna biaya pembangunan.

·        Paket kebijakan 21 november 1988, dengan melakukan perizinan dan debirokratisasi di bidang perdagangan dan perhubungan laut.

·        Paket kebijakan 20 desember 1988, yakni kebijakan di bidang keuangan dengan memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif.

Periode pelita V

Kebijakan pemerintah selama pelita V lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian, dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua.

Kebijaksanaan Moneter

Adalah sekumpulan tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui peredaran uang dan tingkat suku bunga.

• Kebijaksanaan moneter kuantitatif, dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kuantitasnya.
• Kebijaksanaan moneter kualitatif, dengan mengatur dan menghimbau pihak bank umum/lembaga keuangan lainnya, baik manajemennya maupun produk yang ditawarkan kepada masyarakat guna mendukung kebijaksanaan moneter kuantitatif yang sedang dijalankan oleh Bank Indonesia

Tujuannya antara lain sebagai berikut :

 a. Membantu pemerintah dalam hal pelaksanaan kewajiban yang tidak dapat terealisasi  melalui sumber penerimaan yang normal

b. Menjaga harga agar terus stabil

c. Menjaga perekonomian negara agar tetap stabil

d. Mengedarkan dan menyebarluaskan mata uang yang menjadi alat pertukaran dalam perekonomian negara

e. Memperbaiki serta meningkatkan neraca Perdagangan Kerja Masyarakat

Sumber : http://firyalekaagustya.blogspot.com/2012/06/kebijaksanaan-pemerintah.html

              

               http://al-novi.blogspot.com/2012/05/kebijakan-pemerintah.html