HUBUNGAN BAHASA INDONESIA DENGAN AKUNTANSI

PENGERTIAN BAHASA INDONESIA

Secara umum bahasa yaitu merupakan alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi dalam menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan yang digunakan oleh seorang manusia. Yang berupa bunyi yang dihasilkan oleh alat kecap manusia.

FUNGSI BAHASA INDONESIA

# Bahasa sebagai alat komunikasi

# Bahasa sebagai alat ekspresi diri

# Bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial

# Sebagai alat control sosial

# dll

PENGERTIAN AKUNTANSI

Menurut American Acounting Association (AAA) dalam Soemarso SR ( 1996 : 5 ) mendefinisikan akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dengan kata lain akuntansi itu adalah menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan ukuran moneter yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusaan.

FUNGSI AKUNTANSI

Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer/manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi.

HUBUNGAN ANTARA BAHASA INDONESIA DENGAN AKUNTANSI

Banyak persamaan antara bahasa Indonesia dengan akuntansi , misal nya saja dalam hal fungsi. Fungsi dari bahasa Indonesia yaitu memberikan informasi  kepada masyarakat dalam bentuk apapun, misalnya dalam bentuk laporan keuangan . Sehingga bahasa indonesia dengan akuntansi mempunyai fungsi yang sama yaitu sama-sama memberikan informasi kepada masyarakat. Begitu juga dengan gaya bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia dengan akuntasi sama – sama menggunakan bahasa yang baik dan benar serta mudah dimengerti  oleh masyarakat. Jadi bahasa Indonesia dengan Akuntansi sama-sama saling berkaitan satu sama lain .

SUMBER :

 http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-dan-penjelasan-dasar-akuntansi-definisi-arti-fungsi-dan-kegunaan-belajar-ilmu-akutansi-accounting.html

http://pengertianakuntansimenurut10paraahli.blogspot.com/

http://pradana-arya.blogspot.com/2012/10/fungsi-perkembangan-dan-kedudukan.html

http://jurnal-akuntansi.blogspot.com/2013/02/pengertian-dan-tujuan-akuntansi.html

Penyelesaian Sengketa Ekonomi

Tulisan 17

Pengertian sengketa 

adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.

Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:

·        Negosiasi (perundingan)
Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan, jadi tidak melibatkan pihak ketiga.

·        Enquiry (penyelidikan)
Penyelidikan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dimaksud untuk mencari fakta.

·        Good offices (jasa-jasa baik)
Pihak ketiga dapat menawarkan jasa-jasa baik jika pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan secara langsung persengketaan yang terjadi diantara mereka.

Perbandingan antara Perundingan, Arbitrase dan Ligitasi
 

·        Negosiasi atau perundingan
Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa saling melakukan kompromi untuk menyuarakan kepentingannya. Dengan cara kompromi tersebut diharapkan akan tercipta win-win solution dan akan mengakhiri sengketa tersebut secara baik.

·        Litigasi 
Adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah win-win solution (solusi yang memperhatikan kedua belah pihak) karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah

·        Arbitrase
Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang mirip dengan litigasi, hanya saja litigasi ini bisa dikatakan sebagai "litigasi swasta" Dimana yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim tetapi seorang arbiter. Untuk dapat menempuh prosesi arbitrase hal pokok yang harus ada adalah "klausula arbitrase" di dalam perjanjian yang dibuat sebelum timbul sengketa akibat perjanjian tersebut, atau "Perjanjian Arbitrase" dalam hal sengketa tersebut sudah timbul namun tidak ada klausula arbitrase dalam perjanjian sebelumnya.

Sumber :

http://fathiawal.blogspot.com/2012/04/penyelesaian-sengketa-ekonomi.html

http://jaggerjaques.blogspot.com/2011/05/penyelesaian-sengketa-ekonomi.html

Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tulisan 16

Pengertian

Menurut UU no.5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-undang Anti Monopoli).

Azaz dan Tujuan

Asas
Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Tujuan
Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.

Kegiatan yang Dilarang

Kegiatan yang dilarang berposisi dominan menurut pasal 33 ayat 2.
Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Sumber :

http://uraizakiah.blogspot.com/2012/06/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha.html

http://rujakcom.blogspot.com/2012/04/anti-monopoli-dan-persaingan-tidak.html

Hak dan Kewajiban Konsumen serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Tulisan 15

Hak Konsumen adalah :

1.      Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2.      Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3.      Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4.      Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5.      Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Kewajiban konsumen adalah :

1.      membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

2.      beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

3.      membayar dengan nilai tukar yang disepakati;

4.      mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha adalah :

1.      hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

2.      hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik;

3.      hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaiakan hukum sengketa konsumen;

Kewajiban pelaku usaha adalah :

1.      beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2.      memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

3.      memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

4.      menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

5.      memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

sumber :

http://www.republikmurah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=181

http://pipp.rembangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=63:perlindungan-konsumen&catid=3:newsflash

Perlindungan Konsumen

Tulisan 14

Pengertian konsumen

Menurut pasal 1 angka 2 UU pk, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. 

Dalam ilmu ekonom ada 2 jenis konsumen yaitu :

·        Konsumen antara : distributor, agen, pengecer

·        Konsumen akhir : pengguna barang

Azaz dan Tujuan Perlindungan Hukum

Azaz-azaz Perlindungan Hukum

 Asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU PK adalah:

1.      Asas manfaat
Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UU PK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

2.      Asas keadilan
Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4 – 7 UU PK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

3.      Asas keseimbangan
Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

4.      Asas keamanan dan keselamatan konsumen
Diharapkan penerapan UU PK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5.      Asas kepastian hukum
Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

Tujuan Perlindungan Hukum

Pasal 3 UUPK menegaskan tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut :

o   Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

o   Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

o   Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

o   Menciptakan unsur perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

o   Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

o   Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sumber :

www.definisipengertian.com

http://tipsmotivasihidup.blogspot.com/2013/02/asas-dan-tujuan-perlindungan-konsumen.html

http://lawlpk-kn.blogspot.com/2012/07/asas-dan-tujuan-hukum-perlindungan.html

Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merk, Desain Industri, dan Rahasia Dagang

Tulisan 13

Hak Cipta

Adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau member izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Haka Paten

Adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001 ).

Merk

Adalah nama atau symbol yang diasosiakan dengan produk atau jasa dan menimbulkan arti psikologis atau asosiasi

Desain Industri

Adalah seni terapa dimana estetika dan usability ( kemudian dalam menggunakan suatu barang ) disempurnakan

Rahasia Dagang

Adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan atau bisnis dimana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dangang. Rahasia dagang di Indonesia diatur dalam UU no 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Perlindungan rahasia dagang berlangsung otomatis dan masa perundangan tanpa batas.

Sumber :

www.patriciasimatupang.wordpress.com

www.dgip.go.id

Hak Kekayaan Intelektual ( HAKI )

Tulisan 12

HAKI adalah hak yang timbul atas hasil olah piker otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Istilah HAKI terdiri dari 3 kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.

Prinsip-prinsip HAKI :

·        Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia,yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuangan kepada pemberi hak cipta.

·        Prinsip Kebudayaan

Prinsip ini merupakan pengembangan dari prinsip ilmu pengetahuan sastra dan seni, guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat , bangsa dan Negara.

·        Prinsip Sosial

Prinsip social mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kestuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.

Sumber :

www.hakintelektual.com

id.wikipedia.com

Pengusaha & Kewajibannya

Tulisan 11

Pengusaha adalah seseorang yang memiliki usaha atau peusahaan sendiri.

Menurut undang-undang ada 2 kewajiban yang dipenuhi oleh pengusaha :

·        Membuat pembukuan

Membuat pembukuan dalam suatu usaha itu hukumnya penting, karena supaya kita selalu mengontrol kondisi keuangan / posisi perusahaan. Pasal 6 KUHD, menjelaskan makna pembukuan yakni mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusaan supaya membuat catatan/ pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

·        Mendaftarkan perusahaan

Dalam undang-undang No 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang dimaksudkan daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut /berdasarkan ketentuan undang-undang/ peraturan pelaksanaannya, memuat hal-hal yang wajib didapatkan oleh setiap perusahaan dan di sahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Sumber :

Kartika Sari, Elsi., Simangunsong, Advendi. 2007. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Berlakunya Hukum Dagang

Tulisan 10

Sebelum tahun 1938 hkum dagang hanya mengikat kepada parapedagang saja yang melakukan perbuatandagang, tetapi sejak tahun 1938 pengertian dagang dirubah menjadiperbuatan perusaan yang artinya  lebih luas sehingga berlaku bagi setiap pengusaha (perusahaan). Hukum dagang di Indonesia bersumber pada :

·        Hukum tertulis dikodifikasi

·        KUHD

·        KUHP

Perkembangan hukum dagang sebenernya telah dimulai sejak abad eropa ( 1000/1500 ) yang terjadi di Negara dan kota-kota di eropa, dan pada zaman itu di Italia dan Prancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan, tetapi hukum romawi tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan perdagangan maka dibuatlah hukum baru yang berdiri sendiri pada abad 16 & 17, yang disebut dengan hukum pedagang khususnya mengatur dalam dunia perdagangan dan hukum ini bersifat Unifikasi. KUHD Indonesia diumumkan dengan publikasi tanggal 30 April 1847, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 KUHD Indonesia itu hanya turunan belaka dari “Wetboek Koophandel” dari Belanda yang dibuat atas dasar asas korkondansi ( pasal 131. I.S ).

Pda tahun 1906 kitab III KUHD Indonesia diganti dengan peraturan kepailitan yang berdiri sendiri di luar KUHD. Sehingga sejak tahun 1906 Indonesia hanya memiliki 2 kitab KUHD, yaitu kitab I & kitab I ( C.S.T. Kansil, 1985 : 14 ). Karena asas konkordansi juga, maka 1 Mei 1948 di Indonesia berasal dari KUHS. Adapun KUHS Indonesia berasal dari KUHS Nederland pada 31 Desember 1830.

Sumber :

www.riyanikusuma.wordpress.com

www.renytriutami.blogspot.com

Hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata

Tulisan 9

Menurut ilmu hukum, hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Sedangkan hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan.

Hukum perdata dan hukum dagang adalah dua hukum yang saling berkaitan. Hal ini dapat dibuktikan didalam pasal 1 dan pasal 15 KUH dagang.

Pasal 1 KUHD, bahwa KUHP seberapa jauh dari padanya kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini.

Pasal 15 KUHD bahwa segala persoalan tersebut dalam bab ini dikuasi oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata.

Dengan demikian , dapat diketahui kedudukan KUH dagang dan KUH perdata. KUH dagang merupakan hukum yang khusus dan KUH perdata merupakan hukum yang bersifat umum. Sehingga lahir sebuah azaz “les specialis legi generali” yang berarti hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum

Sumber :

www.istilahhukum.wordpress.com

Kartika Sari, Elsi., Simangunsong, Advendi.2007.Hukum Dalam Ekonomi.Jakarta:PT.Gramedia Widiasarana Indonesia 

Wanprestasi , Akibat-akibatnya , serta Cara Hapus Perikatan

Tulisan 8

Wanprestasi itu apabila debitur ( berutang ) tidak melakukan apa yang dijanjikan , maka sang debitur itu melakukan “wanprestasi”.

Terdapat 4 macam wanprestasi seorang yang berutang :

·        Tidak melakukan apa yang telah disanggupinya

·        Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidaksesuai dengan perjanjiannya

·        Meakukan tetapi terlambat

·        Melakukan sesuatu yang menurut perjanjiannya tidak dibolehkan  (melanggar perjanjian )

Akibat yang dikenakan , yaitu :

·        Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur ( ganti rugi )

·        Pembatalan perjanjian

·        Membayar perkara, bila diperkarakan didepan hakim

Cara-cara hapusnya perikatan

Dalam pasal 1381 kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan 10 cara hapusnya suatu perikatan :

·        Pembayaran

·        Penawaranpembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan penitipan

·        Pembeharuan hutang

·        Perjumpaan hutang/ kompensasi

·        Percampuran hutang

·        Pembebasan hutang

·        Musnahnya barang yang terhutang

·        Pembatalan

·        Berlakunya suatu syarat batal

·        Lewatnya waktu

Sumber :

www.listyawidhati.blogspot.com

www.blogprinsip.blogspot.com