Dasar hukum perikatan & Azaz-azaz dalam hukum perikatan

Tulisan 7

Dasar Hukum Perikatan

Sumber hukum perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Sumber hukum perikatan berdasarkan undang-undang dibagi menjadi :

1.      Sumber undang-undang semata

Dalam pasal 625 KUHP mengenai hukum tetangga yaitu hak dan kewajiban pemilik pekerjaan yang berdampingan. Perikatan yang muncul karena undang-undang semata letaknya diluar buku III, yaitu pasal 104 KUHP mengenai kewajiban alimentasi antara orang tua dan anaknya serta dengan orang lain.

2.      Sumber undang-undang akibat perbuatan manusia

Perikatan ini terjadi bukan karena perjanjian tetapi karena pelanggaran hukum yang dilakukan manusia.

Azaz dalam hukum perikatan :

a.       Azaz Konsensualisme

Azaz ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 KUHP menyaratkan bahwa adanya syarat menjadi kesahan dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian konsensualismeterdapat pengecualian yaitu perjanjian riil & perjanjian formil , yaitu menyaratkan adanya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang.

b.      Azaz Kekuatan Mengikat

Azaz ini dikenal dengan Pacta Sunt Servanda. Masing-masing anggota yang terikat harus menghormati apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan tidak boleh melakukan hal-hal yang menyimpang atau bertentangan dengan isi perjanjian. Azaz ini dapat ditemukan dalam pasal 1138 ayat 1 KUHP “ semua perjanjian yangdibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

c.       Azaz Kebebasan Berkontrak

Berarti setiap orang berhak membuat perjanjian kepada orang lain yang dikehendakinya. Tetapi isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan

d.      Azaz Keseimbangan

Menurut Herlien Budiono, azaz keseimbangan adalah suatu azaz yang dimaksudkan untuk menyelaraskan prantara-prantara hukum dan azaz pokok hukum.

Sumber :

www.vanezintania.wordpress.com

www.jurnalhukum.com